Babinsa Kodim 0723 Klaten Hadir Forum Konsultasi Publik Yang Digelar Desa Sekaran Wonosari

KLATEN - Serda Widopo Babinsa Desa Sekaran Koramil 22 Wonosari Kodim 0723 Klaten menghadiri Rapat Forum Konsultasi Publik (FKP) Pendataan Awal Reg Sosek "Satu Data Program Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat" di Gedung PKK Kantor Desa Sekaran Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten, (14/5/2023)

 

Baca juga: Peduli Wadas, TNI-Polri Gelar Baksos, Pengecetan Masjid dan Pengadaan Jamban bagi Warga

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Desa Sekaran Henry Tri Marjono, ST Beserta Perangkat Desa Sekaran, Babinsa Desa Sekaran Serda Widopo, Bhabinkamtibmas Desa Sekaran Aipda Bagus, BPS Kabupaten Klaten Evan Sakti, Asisten fasilitator Kecamatan Wonosari Tutik, Toga Dan Tomas Desa Sekaran, Ketua RT Se Desa Sekaran.

 

Baca juga: Wabup Deli Serdang Resmikan Masjid An-Nur Desa Tanjung Sari

Serda Widopo Babinsa Desa Sekaran menyampaikan bahwa kegiatan Forum konsultasi publik yang selanjutnya disingkat FKP adalah kegiatan dialog/diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.

 

Baca juga: Upaya TNI-Polri Jalin Komunikasi Warga Pro dan Kontra di Wadas: Gelar Psikoedukasi, Bansos Hingga Silaturahmi Kyai

“Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal. Dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan, ” ungkap Babinsa.

 

Baca juga: Persit KCK Cab XVIII Dim Cilacap Berbagi Dengan Warga Kurang Mampu

Dalam kesempatannya kegiatannya, selaku Babinsa mendukung program ini sekaligus apresiasi yang sangat luar biasa dengan adanya kegiatan tersebut, guna untuk ketepatan mendata warga masyarakat di tingkat sosial dan ekonomi.

 

Baca juga: Peran Kolaboratif, Kokohkan Batam dan Kepri Sebagai Lokomotif Ekonomi Nasional

“Dengan melakukan pendataan sosial ekonomi melalui Reg Sosek itu diharapkan dapat menghasilkan data terpadu meliputi data perlindungan sosial dan ekonomi keluarga untuk perencanaan pembangunan ke depan yang lebih maju, ” pungkas Serda Widopo. (Red)